Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi merasa gembira, jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pernah membesarkan namanya turut bergabung dalam koalisi dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Sebagai seorang yang pernah aktif di PPP Jatim mulai 1973-1987, saya ikut gembira apabila PPP melakukan pendekatan ke pemerintah Jokowi-JK," kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Meski begitu, Hasyim enggan mencampuri urusan dinamika tarik menarik kepentingan di internal PPP saat ini.
"Tapi sangat pantas PPP mendengarkan nasehat Pak Hamzah Haz untuk merapat ke pasangan pemenang pemilu,” paparnya.
Pengasuh ponpes Al-Hikam Malang dan Depok itu berasalan, bahwa Hamzah Haz mempunyai reputasi bagus ketika memimpin PPP, sehingga bisa menjadi wakil presiden RI. Perolehan suara PPP pun pun dinilai Hasyim bagus sebelum akhirnya terus merosot.
"Apa yang dikehendaki Pak Hamzah tentu mengatur posisioning PPP sebagai institusi terlepas dari dinamika intern sesaat. Sedangkan Kiai Maemun Zuber menganjurkan segera Muktamar agar secara prosedural menjadi mantap," katanya.
Terlepas dinamika internal serta prosedur yang diperlukan, katanya, PPP dinilai tidak tepat menjadi oposisi karena belum masuk kelas oposisi.
"PPP masih memerlukan pembenahan intern, penataan rekrutmen dan visioner serta pembentukan negarawan. Hal tersebut tidak bisa dilakukan ‘sambil’ menjadi oposisi," paparnya.
Dikatakan Hasyim, PPP didirikan pada 1973 dari cucuran keringat tokoh-tokoh Islam di Indonesia dari segala unsur kaum muslimin.
Tujuannya agar agama bisa terserap oleh negara dalam proses demokrasi tanpa menghadapkan agama dengan Negara.
"Karena kesadaran bahwa orang Islam di Indonesia bukan hanya di PPP. Jadi ‘mindset’ pemikiran keagamaan PPP benar-benar ‘made in Indonesia’, yakni religius nasionalis. Bukan made in luar negeri yang suka menghadapkan agama dan Negara," terangnya.
Hasyim meyakini, PPP bisa menjadi partai besar. Syaratnya, PPP harus melakukan pembenahan yang terencana.
"Semoga PPP bisa kembali ke khittahnya ketika didirikan tahun 1973. Apabila PPP mau kembali ke khittahnya dan melakukan pembenahan-pembenahan yang terencana, PPP bisa besar. Namun kalau seperti ini terus wallaahu a'lam bissawab," pungkasnya.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/23/kh-hasyim-muzadi-ppp-belum-punya-kelas-menjadi-oposisi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar